Indonesia Komitmen Wujudkan Transportasi Berkelanjutan di ASEAN
RADARBANGSA.COM - Pemerintah Indonesia berkomitmen mewujudkan transportasi berkelanjutan di ASEAN. Yakni dengan melakukan dekarbonisasi dan mendorong pembiayaan kreatif non APBN.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengharapkan, ASEAN mampu memposisikan diri sebagai episentrum pertumbuhan, salah satunya melalui pembangunan transportasi yang berkelanjutan.
“Sebagai bagian dari komunitas ASEAN, Indonesia berkomitmen mengembangkan konektivitas regional yang berkelanjutan. Karena konektivitas dan mobilitas adalah bagian penting yang mengikat negara-negara ASEAN,” kata Airlangga.
Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa sejumlah transportasi publik yang dibangun seperti LRT, MRT, dan Kereta Cepat, dilakukan untuk mempromosikan penggunaan angkutan umum kepada masyarakat.
“Transportasi menyumbang 24% dari total emisi CO2 pada Tahun 2022. Untuk itu, sangat penting membangun Transportasi yang berkelanjutan, dalam rangka mengurangi emisi tersebut melalui pembangunan angkutan massal dan kendaraan berbasis listrik,” tukasnya.
Untuk mendukung pembangunan transportasi yang berkelanjutan membutuhkan kolaborasi yang baik dari pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan internasional, dalam rangka mengatasi sejumlah tantangannya.
“Tantangannya dalam membangun transportasi berkelanjutan diantaranya yaitu membutuhkan investasi yang besar dan masih adanya kesenjangan infrastruktur transportasi khususnya di negara-negara berkembang. Kami di ASEAN membutuhkan dukungan pendanaan dari komunitas global. Kita harus berkolaborasi dan menciptakan kerangka pembiayaan kreatif bagi keberlanjutan industri di sektor transportasi,” imbuhnya.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
-
Tahun Anggaran 2025, Pemkot Tangerang Bakal Bedah 1000 Rumah Warga
-
Melihat Salju di Jepang: 5 Destinasi Memukau untuk Liburan Musim Dingin
-
Unggul Versi Quick Count, Ela Nuryamah Minta Seluruh Tim Kawal Penghitungan di KPU
-
PPN Naik Jadi 12%: Peluang atau Beban Baru Bagi Masyarakat?
-
Partisipasi Pilkada Rendah, Mohammad Toha: KPU Harus Evaluasi Total